| Penulis buku HTI Gagal Paham Khilafah, Makmun Rasyid menyatakan tidak sepakat bahwa orang-orang HTI berasal dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Orang HTI selalu mengatakan bahwa Pancasila itu tidak ada dalam al Quran, dan Rasyid juga mengatakan bahwa khilafah tidak ada satu pun dalilnya dalam al Quran.
Hal tersebut dikatakannya dalam diskusi "Membentengi NU dari Aliran Radikalisme" di MWC NU Kec. Gebog Kudus, Kamis (11/5). Selain Makmun Rasyid, penulis Buku HTI Gagal Paham Khilafah. Datang juga sebagai narasumber IPDA Subkhan, Kabit 5 Intelkam Polres Kudus.
Menurut Makmun Rasyid dalam diskusi tersebut gerakan HTI itu sama dengan gerakan PKI di Moscow kala itu, mendidik lima orang, lima orang mendidik lima orang lagi. "Caranya hampir sama dengan MLM," tambahnya.
Rasyid juga menjelaskan bahwa FPI juga sama di visi misinya, modelnya diiming-imingi. Selain itu dia juga mengatakan sistem khilafah itu kewajiban, itu menurut versi Taqiyuddin Annabhani. "Dibentuk agar mereka paling islami, doktrin pertama," jelasnya.
Dalam bukunya, Rasyid membuktikan bahwa ideologi khilafah tidak ada landasannya dalam al Quran dan tidak ada satupun ayat yang melegalisasi khilafah. Justru ideologi tersebut akan merusak kemajemukan, keharmonisan dan keutuhan NKRI.
Rasyid kembali menyinggung legalitas HTI sebagai Ormas. Bahwa ormas-ormas yang ada di Indonesia harus sesuai dengan falsafah negara dan berharap mendaftarkan kembali pada pemerintah.
"Harapan saya, semua ormas di Indonesia harus mendaftarkan kembali keberadaan mereka, ormas yang tidak sesuai falsafah bangsa Indonesia, tidak boleh diakui eksistensinya," katanya.
Rasyid menegaskan bahwa bukunya ditulis bukan atas dasar anti Khilafah atau anti Syariat Islam. Memperkuat pernyataan tersebut Rasyid mengutip kitab al Iqtishad fi al I'tiqad karya Imam Ghazali yang berbunyi, "Ulasan tentang Imamah, dalam hal ini termasuk term Khilafah , bukan termasuk hal yang penting. Hal itu juga bukanlah bagian studi ilmu logika, tetapi ia termasuk bagian dari Ilmu Fikih ".
Sedangkan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Djati Sholikhah yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan HTI di Kudus secara yuridis harus berbadan hukum, sedangkan di Kudus belum pernah memberikan atau terdaftar di Kesbangpol Kudus.
"Kami di Kudus belum pernah menerima salinan atau surat bahwa HTI di Kudus sudah berbadan Hukum," tambahnya.
(I) Laporan memiliki Khanafi | 
