| Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan menggebuk dan menendang organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.
"Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi, jangan ditanyakan lagi, payung hukumnya jelas, TAP MPRS," kata Presiden di Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5/2017).
Prsiden menyampaikan hal itu saat berbicara di hadapan sekitar 1.500 prajurit TNI seusai menyaksikan langsung latihan tempur Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI dan pertempuran darat Tahun 2017 "Sek ali lagi, negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi," ujarnya.
Bahkan menurutnya bila di kemudian hari terdapat ormas yang ingin keluar dan mengganggu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan bangsa, maka hal tersebut dapat dianggap bertentangan dangan hal yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia. Terhadap hal tersebut, Presiden memastikan bahwa negara tidak akan tinggal diam.
"Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk," ia menegaskan.
Hal yang sama akan dilakukan bila ada yang mengatakan bahwa PKI bangkit kembali di Tanah Air. Sebab ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang.
Masalah lain yang juga disampaikan Presiden adalah dampak dari penggunaan media sosial. Meski demikian, hal ini diakui juga dialami oleh hampir semua negara di dunia.
"Kalau media sosial, di negara mana pun dengan keterbukaan mengalami masalah yang sama semuanya. Ada fake news, ada hoax, berita fitnah, berita bohong dan semua orang banyak yang kena," kata Presiden.
Presiden juga menceritakan pengalamannya saat bertemu berbagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Pada umumnya mereka juga mengeluhkan penyebaran berita hoax yang juga terjadi di negara mereka masing-masing.
"Mereka menyampaikan, Presiden Jokowi, kalau media mainstream, koran, majalah, televisi bisa kita ajak bicara. Tapi kalau media sosial, setiap individu bisa menyampaikan berita benar atau tidak benar, setiap individu bisa membuat blog, situs, bisa ngetweet, Facebook, bisa membuat vlog, semua individu bisa," tutur Presiden menirukan ucapan mereka.
Maka dibutuhkan upaya bersama untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab itu. Salah satunya cara melawan penyebaran berita hoax, berikan klarifikasi dan menyampaikan hal yang benar kepada masyarakat.
"Tugas kita bersama untuk membentengi negara ini dari, kadang-kadang, panasnya suasana, kabar-kabar bohong seperti itu, kabar-kabar fitnah seperti itu," ucapnya.
Presiden kemudian berpesan agar jangan sampai energi bangsa ini habis karena mengerja kan hal-hal yang tidak perlu.
"Saling fitnah, saling menghujat, saling menjelekkan, saling mencemooh, saling mendemo, saling menolak, habis energi kita untuk itu," katanya.
Sebab menurutnya, pada saat yang sama, negara lain sudah memikirkan mengenai kemajuan teknologi. Bila bangsa kita terus berkutat pada hal-hal yang disebut tidak produktif itu, Kepala Negara khawatir bahwa bangsa kita akan semakin tertinggal.
"Kita hanya terjebak pada hal yang menghabiskan energi. Energi kita habis dan kita tidak mendapatkan apa-apa, kecuali saling curiga di antara kita," ia menambahkan.
Turut hadir mendampingi Presiden ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono.
Editor : Nazaruli | 
