|
Komnas HAM mengatakan bahwa mereka berkewajiban untuk meminta keterangan dari Rizieq, tetapi itu akan dilakukan setelah Rizieq selesai melakukan umrah di Arab Saudi.
Soal rencana pertemuan Komnas dan Rizieq disampaikan Ansufri Sambo, yang pernah menjadi organ isator gerakan Tamasya Al Maidah dan kini menjabat sebagai Ketua Presidium Alumni 212.
"Komnas HAM akan mendatangi Habib (panggilan bagi Rizieq) ke Jeddah, Saudi. Waktunya sedang diatur kapan Komnas bisa untuk ke sana. Insya Allah dengan biaya masing-masing. Mereka dengan biaya sendiri dan kita juga yang dampingi dengan biaya sendiri," kata Ansufri dalam pesan pendek kepada BBC Indonesia.
Ansufri mengatakan bahwa Komnas HAM ingin bertemu Rizieq untuk meminta keterangan tentang 'kriminalisasi, teror dan intimidasi yang dihadapi Rizieq'.
Pengacara Rizieq Shihab dan GNPF-MUI, Kapitra Ampera, juga mengatakan bahwa dia sudah mendengar bahwa Komnas HAM sudah berencana meminta keterangan Rizieq.
"Tapi tidak di Arab, di satu negara, mungkin di Eropa ya. Tidak di Indonesia dan tidak juga di Arab," kata Kapitra.
Saat ditanya apakah Rizieq Shihab akan pulang ke Indonesia, dia menjawab cepat, "Oh iya, pasti."
Ratusan orang dari Hizbut Tahrir Indonesia melakukan protes untuk mendukung Ketua FPI Rizieq Shihab dari 'kriminalisasi ulama' pada 5 Februari 2017 lalu. Namun kapan tepatnya, Kapitra mengatakan, "Habib ini kan lagi umrah ya, lagi beribadah, ya tergantung Habib Rizieq, tak tahu kapan dia mau kembali. Dia sudah ingin pulang, cuma belum selesai saja ritualnya."
Apakah belum pulangnya Rizieq Shihab adalah sebagai cara untuk menghindari pemeriksaan polisi? "Tidak ada begitu , dia taat hukum kok selama ini. Dia patuh hukum kok."
Boros anggaran
Rencana Komnas HAM untuk meminta keterangan Rizieq dibenarkan oleh Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat.
"Itu kewajiban Komnas HAM karena ada pengaduan dari kuasa hukum Habib Rizieq dan kawan-kawan, tetapi untuk Komnas HAM d ipanggil, tidak tepat, karena Komnas HAM yang akan memanggil (Rizieq) untuk diminta keterangan." Namun Imdadun membantah bahwa pertemuan dengan Rizieq akan dilakukan di luar negeri.
"Itu tidak mungkin ... itu high cost, dan untuk penanganan kasus tidak boleh menggunakan uang selain uang negara. Dari sisi anggaran itu pemborosan uang negara. Jadi kita tunggu saja Habib Rizieq datang ke Indonesia, dan kita panggil ke Komnas HAM," kata Imdadun.
Ketua FPI Rizieq Shihab bersaksi untuk Gub ernur non-aktif Ahok di persidangan kasus penistaan agama pada Februari 2017.
Terhadap kemungkinan Komnas HAM berangkat ke Saudi untuk meminta keterangan Rizieq juga dianggap 'absurd' oleh Abdillah Toha, pengamat keagamaan dan salah satu pendiri Partai Amanat Nasional.
"Keberadaan dia di Saudi itu juga bukan wakil pemerintah, bukan presiden, bukan wakil presiden," kata Abdillah.
Selain itu, menurutnya, pelaporan pihak Rizieq ke Komnas HAM dinilai tidak tepat, karena ada proses praperadilan yang bisa dilalui jika Rizieq tak setuju dengan proses hukum yang menimpanya.
"Kan diberikan jalan oleh hukum untuk mengajukan praperadilan kalau dia tidak terima. Komnas HAM itu fungsinya untuk pelanggaran HAM yang besar-besar, bukan satu, dua orang merasa dirinya dikriminalisasi lalu maju ke Komnas HAM," katanya.
Sejauh ini Rizieq menghadapi enam pengaduan.
Selain kasus dugaan penghinaan agama, juga ada kasus dugaan penghinaan mata uang, Pancasila, SARA, pekerjaan hansip, dan suku Sunda. [BBC] | 
