Penangguhan Penahanan Dikabulkan, Mendagri: Ahok Tetap Nonaktif - Hallo Pembaca Portal Berita, Berita kali ini adalah Penangguhan Penahanan Dikabulkan, Mendagri: Ahok Tetap Nonaktif, Berikut ini artikelnya.

Penangguhan Penahanan Dikabulkan, Mendagri: Ahok Tetap Nonaktif

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan apabila penangguhan penahanan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diterima majelis hakim banding, Ahok tetap berstatus nonaktif. Sebab, hakim dalam putusannya menyebutkan Ahok dihukum 2 tahun dan ditahan. "Saya orang hukum tapi bukan pakar. Kita tunggu dulu karena keputusan kemarin menjadi satu bagian, dihukum 2 tahun dan penahanan. Misalnya banding diputuskan tahanan kota, saya tidak melihat bebasnya," kata Tjaho di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 12 Mei 2017. Tjahyo melanjutkan, "Soal ditahan kan bisa di Cip inang, di Markas Brimob, tahanan kota, di kampung, di RW. Pengertian ditahan kan dia (Ahok) tidak bisa melaksanakan tugas pemerintahannya". Menteri Tjahjo, pada Selasa, 9 Mei 2017, telah memberi surat tugas kepada Djarot Saiful Hidayat, yang sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta dan kini menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Surat tugas ini menyusul putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu yang memvonis Ahok bersalah dalam kasus penistaan agama. Dalam upaya banding, pengacara Ahok juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan status tahanan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Djarot pun mengajukan diri sebagai penjamin agar Ahok menjadi tahanan kota. Djarot dalam suratnya menyat akan menjamin bahwa Basuki Tjahaja Purnama tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. "Masalah hukum tidak bisa diandai-andaikan. Kita tunggu saja apa yang diputuskan di pengadilan tingkat banding," kata Tjahjo yang yakin tidak ada masalah hukum dalam pemerintahan DKI. "Tidak ada masalah, itu tangung jawab saya karena apapun pembangunan masyarakat Jakarta tidak boleh berhenti. Undang-undang mengatur. UU No 23 mengatakan bahwa kepala daerah yang ditahan tidak berwenang untuk menjabat maka ditunjuk wakilnya kalau wakil tidak ada bisa Sekda atau kami bisa menunjuk eselon 1 di DKI," kata Tjahjo sembari menegaskan bahwa Ahok saat ini nonaktif sebagai Gubernur DKI. ANTARA BAGIKAN HALAMAN INI sumber :tempo.co RSS to Email Formatted

Itulah Berita Penangguhan Penahanan Dikabulkan, Mendagri: Ahok Tetap Nonaktif

Sekian berita tentang Penangguhan Penahanan Dikabulkan, Mendagri: Ahok Tetap Nonaktif, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua

Anda sedang membaca artikel Penangguhan Penahanan Dikabulkan, Mendagri: Ahok Tetap Nonaktif dan artikel ini url permalinknya adalah https://beritahubulat.blogspot.com/2017/05/penangguhan-penahanan-dikabulkan.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.