| Pidato Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) Aminuddin Ma'ruf saat membuka kongres ke-XIX di Palu, Sulawesi Tenggara (Sulteng) memicu kontroversi dan reaksi dari warga Sulawesi Tenggara. Terutama saat dia menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo perihal alasan PMII memilih Palu sebagai pusat kongres tahun ini.
"Bapak Presiden sengaja kami membuat, melaksanakan kongres ke-XIX di tanah Tadulako Provinsi Sulteng dengan tema 'meneguhkan konsensus bernegara untuk Indonesia berkeadaban'. Di tanah ini, katanya adalah pusat dari gerakan radikalisme Islam. Di tanah ini, katanya, adalah pusat dari gerakan menentang NKRI," ungkap Amin, sapaan akrab Amin uddin Ma'ruf, Selasa (16/5).
Amin mengatakan PMII sengaja menyelenggarakan kongres dengan mengusung tema pencegahan radikalisme untuk membuktikan bahwa PMII hadir untuk mencegah mereka yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara. "Tidak sejengkal tanah pun untuk mereka-mereka yang mengancam NKRI. Kami tidak mundur sejengkal, selangkah sekalipun," sambungnya.
Untuk melawan pihak yang menentang Pancasila dan NKRI, PMII akan maju bersama Kepolisian, dan TNI. Kepada Presiden Jokowi, Amin meminta agar pemerintah tidak membiarkan gerakan antiPancasila menjamur di Tanah Air.
"Kami keluarga besar PMII meminta kepada bapak Presiden, Kapolri, Jajaran TNI agar tidak membiarkan sedikitpun gerakan ini tumbuh berkembang di tanah air kita ," ujarnya.
Amin menuturkan, belakangan ini Indonesia mendapat ancaman dan ujian dari pihak-pihak yang ingin memecah belah NKRI. Rakyat Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman dan ujian tersebut, sebab sejarah bisa menjadi pegangan yang kuat.
"Kita punya sejarah bersama-sama para ulama, bersama-sama pejuang dengan pengorbanan darah, pengorbanan nyawa membangun pancasila adalah dasar negara kita. NKRI harga mati bagi kita," tegas Amin.
"Jangan biarkan mereka-mereka yang baru saja paham keagamaan seakan-akan paling benar, seakan-akan surga milik mereka," imbuhnya.
Merespon sambutan Amin, masyarakat dan kepala daerah Palu berang. Masyarakat tak teri ma dengan anggapan bahwa Palu sebagai pusat radikalisasi Islam, apalagi penentang NKRI.
"Saya minta Ketua Umum PB PMII itu meminta maaf secara terbuka atas pernyataan yang melukai perasaan masyarakat itu, khususnya melukai hati umat Islam Sulawesi Tengah," kata Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Rabu (17/5) dini hari. [noe] | 
